KARUT MARUT SERTIFIKASI KOMPETENSI

15 Juni 2016 / admin
Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada awal tahun 2016 telah lama kita dengar. Hal ini pun telah diketahui masyarakat di kawasan ASEAN bahkan dunia. Salah satu indikasi yang sudah terjadi di negeri kita adalah banyaknya tenaga asing yang telah bekerja di Indonesia.

Pertanyaannya sejauh mana persiapan dan kesiapan kita semua, para pihak -pemerintah, swasta dan dunia profesi - dalam mengantisipasi dan menyiapkan berbagai aspek terkait seperti regulasi, tenaga kerja yg bersertifikat, kerjasama antarnegara.

Dalam menyiapkan SDM bersertifikat, maka yang harus diselenggarakan sertifikasi kompetensi profesi. Apakah yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi ? Sertifikat ini jelas berbeda dengan sertifikat pelatihan.

Sertifikat kompetensi hanya boleh diterbitkan oleh lembaga yang telah mendapatkan lisensi dan melalui suatu proses uji yang tertelusur. Acuan sertifikasi ini adalah SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), yang disusun bersama semua unsur kepentingan yang terkait seperti: industri, organisasi profesi, pakar, perguruan tinggi dan pemerintah.

Sertifikat kompetensi hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu - bisa 2 tahun atau lebih. Selain itu ada proses pemeliharaan kemampuan pemegang sertifikat, yang mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Dalam hal ini sesorang dapat memperoleh sertifikat kompetensi melalui jalur pengalaman kerja dan/atau pelatihan/kursus dan atau autodiak; tidak harus melalui pendidikan formal saja. Kualifikasi ini disusun dalam jenjang 1 s/d jenjang 9.

Sertifikat yang menunjukkan kompetensi pemiliknya menjadi dasar yang memudahkan dalam penempatan di dunia kerja. Pada masa depan, sertifikat ini diharapkan juga dapat menjadi dasar penentuan sistem penggajian atau pemberian honor agar tidak ada penggajian yang sewenang-wenang.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Sertifikat kompetensi harus diterbitkan oleh badan atau lembaga yang independen, maka dibentuk BNSP ( Badan Nasional Sertifikasi Profesi) sesuai dengan PP no 23 th 2004 . Keanggotaannya terdiri dari berbagai unsur non-pemerintah dan pemerintah.

Posisi BNSP saat ini masih di bawah koordinasi Kemenaker. Menurut penulis sudah saatnya BNSP berdiri sendiri agar sepenuhnya independen dan keanggotaannya lebih mewakili unsur profesi,unsur industri, unsur pakar dibandingkan dengan unsur pemerintah.

Saat ini SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) dibuat bersama dengan sektor dan pihak terkait kemudian disyahkan oleh Kemenaker. Menurut hemat kami, ini sudah sesuai dengan fungsi utama dari Kemenaker. Namun untuk implementasinya diperlukan suatu badan independen, dalam hal ini BNSP.

Pertanyaannya apakah BNSP sudah menjadi badan independen atau masih banyak dipengaruhi oleh Kemenaker?
Hal ini harus tercermin antara lain pada regulasi, kedudukannya, keanggotaannya, sistem penganggarannya, pelaksana sertifikasi (saat ini dapat berasal dari organisasi profesi, dari industri, dan dari dunia pendidikan tergantung pada karakter kelembagaannya).

Saat ini sepengetahuan penulis keanggotaannya BNSP memang tidak sepenuhnya berasal dari pemerintah, melainkan ada dari unsur KADIN, perguruan tinggi, swasta, dan lain-lain. Namun dominasi non-pemerintah pada komposisi keanggotaannya belum diketahui.

Pelaksanaan sertifikasi di BNSP diberikan kepada LSP-LSP artinya ada pihak lain dan harus mendapatkan lisensi selama 3 tahun. Ini artinya independensi sudah terjadi.

Tumpang tindih

Dalam hal sertifikasi kompetensi saat ini masih terjadi tumpang tindih peraturan perundangan yang diterbitkan pada beberapa sektor. Hal ini disebabkan proses pembuatan UU nya tidak melibatkan semua unsur/insitusi terkait sehingga penulisan pasal dan interpretasi pasalnya tidak konsisten.

Disamping itu ada prinsip hukum “Lex specialis derogat legi generali “ adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) yang perlu dipahami dengan benar; maka sektor yang mempunyai UU merasa dan ingin mengatur semua yang tercantum dalam pasal-pasal dari UU tersebut walaupun itu bukan core-business dari UU yang dimilikinya. Maka disinilah letak karut marutnya sertifikasi kompetensi ini.

Padahal MEA sudah di depan mata. Kita seharusnya sudah siap bersaing dengan Negara lain dan siap juga masuk ke Negara lain. Namun kenyataannya kita masih memperdebatkan masalah tumpang tindih regulasi. Ada pihak tertentu yang “ ingin merebut fungsi”, juga sistem sertifikasi kompetensi yang belum terbangun. Kondisi ini diperburuk lagi dengan pemahaman yang keliru akan sertifikat kompetensi.

Tumpang tindih regulasi diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kamar Dagang Indonesia tentang percepatan peningkatan daya saing tenaga kerja, pada 26 April 2016 lalu, ia mengatakan “sertifikasi profesi yang ada saat ini dinilai tumpang tindih karena dikerjakan oleh banyak kementerian dan lembaga (K/L).
Seharusnya, sertifikasi kompetensi tidak dikeluarkan pemerintah, melainkan oleh asosiasi, baik asosiasi profesi maupun asosiasi industri.”

Pernyataan dan kritik kerasnya ini juga disampaikan pada beberapa kesempatan diantaranya pada acara Wisuda Lulusan ke 43 STEI Minggu, 15 November 2015. Penulis yakin ini merupakan hal yang sangat penting dan perlu segera direspon oleh pihak-pihak terkait.

Pernyataan pertama dari Menko di atas menurut pengamatan penulis disebabkan tidak diikutsertakan semua pihak terkait dalam membahas RUU tersebut sebelum disetujui menjadi UU. Selain itu ada prinsip hukum yang tidak dipatuhi. Inilah sumber utama dari tumpang tindihnya kewenangan atau tidak sinkron, sehingga tidak terjadi keharmonisan peraturan-peraturan yang diterbitkan di Negara kita.

Menurut penelusuran penulis ada beberapa UU yang tumpang tindih, yaitu UU no 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU no 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, UU no 20 th 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Selain itu ada UU no 4 th 2011 tentang Informasi Geospasial yang terkait dengan sertifikasi profesi Survei dan Pemetaan atau Geomatika atau Geospasial.



UU nomer 18 tahun 1999 yang mencantumkan sertifikat ketrampilan dan sertifikat keahlian kerja yaitu pada pasal 9, 10, dan 33. Namun tidak ada penjelasan tentang definisi sertifikat ketrampilan dan sertifikat keahlian kerja pada Ketentuan Umum. Selain itu tidak ada penjelasan sertifikat dikaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku tetapi diberikan kewenangan kepada lembaga independen dan mandiri.(disebut LPJKN).

UU no 20 th 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pada pasal 1 ada definisi yang berbunyi ”Sertifikasi rangkaian kegiatan dg pemberian PK yg berkaitan dg pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, system,proses atau personal telah memenuhi std dan atau regulasi.” Kata “personal” ini membuat rancu pada pasal tersebut dan cenderung akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau konflik dengan UU Ketenagakerjaan.

Selanjutnya pada pasal 33 ay (1) tertulis....”Sertifikasi sebagaimana ......dapat berupa kegiatan Sertifikasi Barang, Sertifikasi Jasa, Sertifikasi Sistem, Sertifikasi Proses, Sertifikasi Personal dan Sertifikasi lainnya...utk menyatakan kesesuaian terhadap SNI.” Pembagian tugas di pemerintahan sudah jelas terkait standar/SNI ada di BSN dan terkait dengan produk ada di KAN yang erat kaitannya dengan SNI.

Terkait sertifikasi profesi Surta ada UU no 4 th 2011 tentang Informasi Geospasial. Disini Tercantum “...kualifikasi kompetensi yg dikeluarkan oleh lembaga sesuai dg ketentuan peraturan perundangan yg berlaku”. ...pd ps 55 ay (2). Pada pasal 56 ay (3) tertulis...tenaga professional yg tersertifikasi....; pada ay (5) tertulis.”..sertifikat diterbitkan oleh lembaga yg berwenang sesuai dg ketentuan peraturan kepala badan”. Dalam hal ini muncul pertanyaan apakah sertifikat profesi Surta bisa ditetapkan oleh perka badan (dalam hal ini Badan Informasi Geospasial)? Menurut hemat kami boleh saja, tetapi tidak boleh keluar dari koridor yang ditetapkan oleh UU Ketenagakerjaan.

Pada undang-undang tersebut kita dapat melihat ada pasal-pasal dari sebuah UU yang mengatur hal-hal yang bukan core- bisnis UU tersebut (yakni sertifikat ). Ada juga yang dicantumkan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku namun pelaksanaannya tidak demikian.

Jadi penerapan suatu UU tidak dapat mengatur segalanya yang tercantum dalam pasal dari sebuah UU tersebut. kecuali hanya untuk inti (core) dari yang diatur; artinya tidak dapat ditawar-tawar lagi , semua pasal tersebut (non-inti) seharusnya mengacu kepada UU terkait lainnya.


Seperti diketahui sertifikasi profesi Survei dan Pemetaan(Surta) atau Geomatika /Geospasial sudah dimulai dan disusun berdasarkan jenjang KKNI. Hal ini terkait dengan tenaga kerja yang menjadi kewenangan dan fungsi utama dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sesuai UU no 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementera itu bila kita berbicara tentang lulusan sekolah menengah kejuruan, lulusan akademi, dan lulusan pendidikan tinggi, umumnya belum memenuhi kebutuhan industri. Maka sudah saatnya menterjemahkan SKKNI yang sudah ada untuk menjadi kurikulum di pendidikan formal sehingga link and match akan segera terealisasi. Dalam arti bahwa lulusan pendidikan formal akan mendapat 2(dua) sertifikat yakni satu ijazah pendidikan formal dan satu sertifikat kompetensi; sehingga para lulusan kita siap bersaing di dalam negeri dan di luar negeri.

Faktanya pada tahun 2000 an instansi Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) - sekarang BIG, telah memulai bersama-sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Geomatika dan APSPI (Asosiasi Perusahaan Survei dan Pemetaan Indonesia) bekerjasama dengan Depdikbud – kini Kemdikbud; untuk menterjemahkan SKKNI Geomatika th 2007 (SKKNI yang pertama dibuat oleh profesi Surta) di SMK Geomatika.

Jadi fakta di lapangan sudah dimulai dan dilaksanakan;ini bukan hal yang baru lagi, hanya permasalahan di SMK adalah kompetensi gurunya dan fasilitas peralatan yang terbatas. Sekarang dilanjutkan oleh BIG dengan Kemdikbud.dan tentunya juga dengan Kemristek Dikti. Jadi pernyataan Menko sudah terjawab untuk profesi Surta.

Dengan demikian sudah saatnya meninjau kembali peraturan –peraturan yang ada untuk melihat apakah terdapat tumpang tindih dan memberlakukan dengan tegas mana yang menjadi tugas utama suatu instansi K/L dan mana yang minor ; kalau bukan tugas utamanya harus mengacu pada UU/peraturan lain yang sudah ada.

Solusi

Mengingat proses perubahan UU memerlukan proses yang panjang, maka menurut penulis diperlukan jalan pintas yang dapat ditempuh yaitu :

Perlu Ketegasan pemerintah dalam menyelesaikan keruwetan yang ada agar tidak terjadi saling berebut fungsi, tapi meletakkan kembali kepada tugas dan fungsinya suatu instansi atau institusi.
Tidak ada lagi pembentukan lembaga-lembaga atau apapun namanya, yang pada akhirnya akan menimbulkan tumpang tindihnya fungsi yang sebenarnya bukan tugas utama dari suatu instansi.

Kita sudah mendengar konflik yang terjadi di LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional) yang dibentuk dari UU Jasa Konstruksi. Sekarang Kem PUPPR sudah mulai melakukan sinkronisasi dengan KemDikbud (untuk lulusan pendidikan di SMK-SMK) dan BNSP. Selain itu KemPAN yang tidak menyetujui pembentukan lembaga baru dan kita perlu apresiasi untuk ketegasan ini. Ini merupakan contoh yang baik dan perlu diketahui oleh penganut UU lainnya bahwa diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan yang terkait.

Secepatnya melakukan harmonisasi dan sinkronisasi , dikoordinasikan oleh Kemenaker bersama BNSP selaku institusi yang berwenang; sebaiknya pada awal dibuka oleh Wakil Presiden RI untuk duduk bersama-sama dengan pemilik UU Jasa Konstuksi, UU IG, UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan UU lainnya yang ada kaitannya dengan sertifikasi personil guna membahas bersama dan menuntaskan tumpang tindih ayng disebutkan Menko Perekonomian agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi.

Peran legislatif dan MenKum HAM sangat penting dikedepankan dalam memproses sebuah RUU. Jangan pernah meninggalkan K/L yang terkait jika ada pasal-pasal yang tertautan dengan peraturan perundangan yang lain.

Dengan demikian sertifikat tenaga kerja yang diterbitkan oleh berbagai lembaga mengacu pada ketentuan tenaga kerja untuk bidang yang sama. Dalam hal ini UU Ketenagakerjaan; sehingga sertifikat-sertifikat yang terbitpun sehingga mendapat pengakuan di tingkat nasional dan global. Akhirnya terdapat efisiensi dan tidak terjadi kericuhan yang tidak perlu.

Penerapan prinsip multi-recoqnition ini akan menghindarkan biaya ekonomi mahal karena dapat dibayangkan seorang harus punya beberapa sertifikat untuk suatu jenjang yang sama untuk sebuah pekerjaan karena dipersyaratkan siapa lembaga penerbit sertifikatnya. Jika ini dapat segera diselesaikan dengan baik dan semua patuh/taat hukum, maka diharapkan kita lebih hemat waktu, hemat energi dan lebih siap bersaing dengan tenaga asing dan menguasai pasar tenaga di negeri sendiri, serta siap merebut pasar kerja di luar negeri.

Semakin cepat semakin baik,semoga.


Jakarta, 8 Mei 2016


HENNY LILYWATI
Ketua Komite Geospasial,LKN /
Pengamat Geomatika